Mengangkat Kekerasan Fisik ke Tataran Diskursus Politik-Yudisial

Tulisan ini pertama-tama bersangkut paut dengan persoalan yudisial dalam kerangka pemikiran Hak Asasi Manusia. Saya tidak hendak menilai secara moral apa yang terjadi setahun ini dalam konteks peradilan (yudisial) walaupun bukan secara kebetulan bahwa hari HAM Sedunia jatuh pada bulan Desember. Saya merasa bahwa kita memang patut merenungkan kembali apa yang telah terjadi dan dalam tulisan ini saya hendak mengajukan pendapat saya mengenai Hak Asasi dalam kerangka persoalan yudisial.

Sudah lama saya memendam kegelisahan atas persoalan peradilan di negeri ini. Pertama-tama, terlalu banyak berita yang mengetengahkan rentetan peristiwa peradilan mulai dari kasus suap di pengadilan hingga kekeliruan pengadilan dalam menetapkan hukuman bagi mereka yang tidak bersalah.

Dalam konteks Etika Politik, persoalan yudisial itu sendiri memang kurang mendapat perhatian. Yang lebih banyak adalah masalah hak, kewajiban, hukum, keutamaan dan keadilan itu sendiri. Menurut Ricoeur, seorang filsuf Perancis, persoalan yudisial bukan semata persoalan bahwa kasus yang disengketakan itu dapat diselesaikan atau dipecahkan. Persoalan yudisial pada dasarnya adalah sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa di mana kita menyaksikan bagaimana hukum itu diaplikasikan, bagaimana legitamasi hukum itu mengikat setiap orang dan pada akhirnya berpuncak pada persoalan apakah yang disebut dengan keadilan. Dengan kata lain, Ricoeur sebenarnya mengajak kita melihat apa yang sesungguhnya terjadi di dalam ruang peradilan.

Apa yang dimaksud ruang peradilan di sini bukan semata adanya prosedur atas bagaimana keadilan itu dilaksanakan. Bukan pula semata soal logika yang harus ditempuh untuk pembelaan. Apa yang dimaksud ruang pengadilan di sini adalah ruang di mana terjadi titik temu antara mereka yang bertikai dengan hakim yang menjadi wujud atau wakil dari masyarakat. Titik temu itu adalah keputusan hakim tersebut. Di pihak lain, harus diakui pula bahwa keputusan hakim itu masih merupakan kriteria positif keadilan. Itu berarti kriteria keputusan hakim tersebut diletakkan pada hukum tertulis.

Mungkin Anda bertanya, jika hakim telah memberikan putusannya (solusi) atas persoalan pihak-pihak yang bertikai, bukankah persoalannya selesai? Benar. Tapi, kata Ricoeur, putusan itu masih merupakan putusan jangka pendek yakni dapat mengurangi atau mengakhiri ketidakpastian (konflik). Dengan kata lain, apa yang hendak digagas oleh Ricoeur adalah bagaimana menciptakan perdamaian sosial untuk tujuan jangka panjang. Perdamaian di sini pertama-tama bukan dalam arti Hobbesian yakni ketaatan legal pada hukum-hukum yang berlaku dengan mengabaikan maksud dan arti hukum itu sendiri. Apa yang hendak ditegaskan oleh Ricoeur adalah bahwa hukum yang berlaku sekaligus berarti adalah wujud dari keyakinan tiap-tiap orang akan keadilan. Dengan kata lain, gagasan hukum menjadi horizon di mana keputusan hakim justru memberikan solusi yang terbaik karena keputusan itu sekaligus berarti keyakinan pihak-pihak yang bertikai bahwa mereka pantas dihargai dan dihormati satu sama lain dalam hidup bersama. Selain itu, dikatakan ‘horizon’ karena tujuan etis-moral tiap-tiap individu termuat di dalamnya. Inilah yang memungkinkan keadilan it tercapai.

Apa yang diuraikan di atas pada dasarnya adalah apa yang seharusnya terjadi di tataran yudisial. Dapat juga kita katakan bahwa ‘peradilan seharusnya demikian’. Di atas, saya berkata bahwa saya gelisah. Iya, gelisah karena pertama peradilan adalah tempat di mana ketidakpastian (pertikaian) di tengah masyarakat dapat dipecahkan, Tapi di pihak lain, peradilan kita sangat mudah disusupi kepentingan-kepentingan tertentu. Bagi saya, kerapuhan peradilan berarti kerapuhan demokrasi. Ukuran sebuah Negara untuk dikatakan demokratis bukan semata terletak pada adanya demonstrasi, adanya hukum, adanya Pemilihan Presiden, Pilkada, adanya hukum yang mengikat, melainkan juga harus dilihat dari bagaimana institusi peradilan yang mewujudkan dirinya dalam sistem (struktur hidup bersama) bisa memecahkan konflik yang muncul secara adil. Yang dimaksudkan ‘secara adil’ – sekali lagi saya menggunakan argumen Ricoeur – adalah bahwa tiap-tiap orang sudah mempunyai ide atau gagasan tentang apa yang dimaksud adil itu sendiri. Tanpa pengandaian akan ide keadilan ini, tidak mungkinlah sebuah keadilan itu tercapai di tataran praktis. Pada tahap inilah, peran hakim bukan semata dilihat secara subjektif, melainkan objektif. Objektif berarti hakim menjadi wujud struktur kehendak hidup bersama. Atau sebagaimana yang dikatakan Ricoeur, hakim menjadi pihak ketiganya. Relasi struktur bingkai tiga inilah yang kita lihat sebagai institusi peradilan.

Kegelisahan yang kedua adalah pengakuan akan hak asasi. Karakter diskursif masyarakat demokratis jelas hendak mengangkat kekerasan (fisik) yang terjadi ke dalam bentuk diskursus politik. Kaitan antara hak asasi dan karakter diskursif ini pertama-tama terletak pada usaha untuk mewujudkan tujuan etis-moral (oleh Ricoeur dilihat termuat dalam Konstitusi) pada tataran praktis. Memang benar bahwa pasti akan terjadi gesekan kepentingan tiap-tiap orang ketika mereka berusaha mewujudkan tujuan etis-moral. Tapi, kita tidak hidup di hutan rimba di mana ia yang kuat dan berkuasa adalah pemenangnya. Kasus Gayus yang hingga saat ini belum tuntas, kasus Century yang tidak jelas ujung pangkalnya meninggalkan jejak bagi citra buruk peradilan. Sekarang bagaimana menjelaskan hak para nasabah yang dirugikan lantaran hasil keringat mereka tiba-tiba raib tak jelas. Bagaimana menjelaskan bahwa tiap-tiap warga Negara harus membayar pajak demi pembangunan Negara sementara dana pajak yang dibayar diembat oleh segelintir orang. Dan ini belum lagi stigma yang melekat di banyak warga bahwa orang yang mencuri semangka lebih berat hukumannya daripada orang yang melakukan korupsi milyaran rupiah.

Kita yang mengakui diri sebagai masyarakat demokratis seharusnya sadar bahwa kita ini demokratis bukan semata karena kita ini multikultural, bebas mengaspirasikan pendapat (berdemo), adanya hukum. Kita ini demokratis juga karena adanya institusi peradilan yang menjadi titik temu antara pihak-pihak yang bertikai dengan hakim sebagai wujud masyarakat (pihak ketiga). Relasi ini menciptakan struktur hidup bersama (relasi bingkai tiga) di mana apa yang kita maksudkan sebagai politik itu berarti pencapaian hidup yang baik bersama orang lain dalam institusi yang adil. Dengan demikian, karakter diskursif masyarakat demokratis (yang mengakui HAM) justru mengangkat ketidakpastian (konflik) yang terjadi di tataran prakstis akibat gesekan kepentingan dalam mencapai tujuan etis-moral ke dalam bentuk diskursus politik.

Tulisan ini dipublikasikan di Serius Dikit... dan tag , , . Tandai permalink.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of